Perbarui MoU dengan BPJS, Pemkot Bontang Gelontorkan Rp24 Miliar untuk 54 Ribu Peserta
UPDATEINDONESIA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperbarui nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penandatanganan dilakukan di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (28/11/2025).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa Pemkot Bontang mengalokasikan Rp24 miliar tiap tahun untuk menjamin layanan BPJS bagi 54.000 peserta. Pembaruan MoU dilakukan tiap lima tahun.
“Terakhir 2020, memang tiap lima tahun dilakukan pembaharuan MoU,” ujar Neni.
Neni juga menegaskan komitmennya mendorong seluruh perusahaan di Bontang untuk memastikan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya.
Ia menilai, peran perusahaan sangat krusial dalam memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi dalam layanan BPJS.
BACA JUGA : Bontang Jadi Pioner Keterbukaan Informasi di Kaltim
“Setiap perusahaan yang ada di Kota Bontang harus mengcover BPJS karyawannya,” tegasnya.
Berdasarkan data BPJS per November 2025, jumlah Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha atau karyawan perusahaan yang telah didaftarkan mencapai 70.931 peserta. Jumlah ini menjadi kelompok peserta terbesar di Bontang.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Andrielona, membenarkan dominasi peserta dari kelompok pekerja perusahaan di kota Taman.
BACA JUGA : Pemprov Kaltim Cairkan Bonus Rp 80,7 Miliar untuk Atlet PON dan Peparnas 2024
“Memang mayoritas penduduk Bontang yang terdaftar dalam layanan BPJS merupakan pekerja penerima upah perusahaan,” jelasnya.
Urutan kedua peserta terbanyak berasal dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemkot Bontang, yakni sebanyak 58.631 peserta.
Pembiayaan pelayanan BPJS bagi kelompok ini ditanggung melalui APBD sejak Januari hingga November 2025.
BACA JUGA : Stunting Turun jadi 15,6 persen, Neni: Jangan Lengah
Namun, pada alokasi berikutnya jumlah peserta yang ditanggung Pemkot menurun menjadi 54.000 peserta.
Sementara kelompok ketiga terbesar berasal dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai APBN. Jumlah mencapai 28.850 peserta.
“Ini menjadi gambaran bahwa Kota Bontang banyak dihuni pekerja perusahaan,” pungkas Andrielona. (*)
