Ilustrasi Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
UPDATEINDONESIA.COM- Pemerintah kembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berbasis partisipasi masyarakat oleh KLHK di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. PLTMH yang dikembangkan oleh Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK ini menghasilkan 5.700 watt atau 57 KVA.
Keberadaan PLTMH ini cukup dirasakan masyarakat setempat karena mampu menerangi 113 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di beberapa kampung di satu desa. Mereka hanya diwajibkan membayar 10 ribu rupiah per bulan/KK untuk biaya pemeliharaan, masyarakat sudah dapat memperoleh fasilitas penerangan yang cukup memadai.
Kepala BLI, Agus Justianto, mengatakan, keberhasilan ini merupakan bentuk dukungan BLI dan mitra terhadap program perhutanan sosial. “Pemerintahan Pak Jokowi mendorong akses masyarakat ikut mengelola hutan. Tapi faktanya tidak cukup hanya memberikan akses saja, tapi juga bagaimana memberdayakan dan mendampingi mereka untuk bisa menjaga hutan,” kata Agus, Rabu (18/4).
Untuk mengembangkan dan mereplikasi kegiatan ini di kecamatan lain yang punya potensi, saat ini pemerintah Kabupaten Bulukumba sedang menginventarisir beberapa lokasi yang masih membutuhkan pengembangan mikrohidro seperti ini.
"Ada kurang lebih 9 desa yang belum teraliri listrik, 1 kecamatan yang hanya beberapa persen saja dialiri listrik, termasuk Kahayang, salah satu lokasi dibangunnya PLTMH ini," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bulukumba, Sukri Sappewali menyambut baik dan berterima kasih kepada BLI KLHK, khususnya Balai Litbang LHK Makassar yang telah menghasilkan PLTMH yang ramah lingkungan.
Menurutnya PLTMH tidak mengganggu ekosistem pegunungan yang ada, karena air yang digunakan memutar turbin tidak terbuang, tetapi kembali lagi ke jalurnya. “Ini sangat bermanfaat sekali. Kita akan terus kembangkan dan replikasikan ini untuk desa-desa lain yang punya potensi. Ini sangat hemat dan tidak menelan biaya yang besar,” kata Sukri.
Bupati Sukri menambahkan, keberadaan PLTMH ini juga diyakini mampu melibatkan peran masyarakat menjaga kelestarian hutan. “Saya sudah buktikan itu. Kalau ada penjarah hutan datang dari daerah lain, mereka menangkapnya sendiri. Berarti masyarakat sudah memiliki kecintaan yang tinggi terhadap hutannya karena sudah memberi manfaat bagi mereka,” jelasnya.
“Setelah menikmati manfaat PLTMH ini, masyarakat desa tersebut malah menolak instalasi listrik PLN. Masyarakat lebih memilih PLTMH karena lebih murah, per keluarga hanya dipungut 10 ribu per bulan,” kata Sukri
KLHK juga bersama-sama dengan pemerintah daerah berupaya memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan terutama jasa lingkungan hal-hal pembaharuan inovasi. Peneliti mikrohidro Balai Litbang LHK Makassar, Hunggul Yudono, mengungkapkan saat ini BLI bersama LSM pendamping mulai menginisiasi pengembangan produksi kopi hasil masyarakat sampai jadi bubuk, sehingga nilai tambah itu tidak di kota tetapi di kampung.
“Kami berharap, semua pihak bisa berperan. BLI menawarkan ipteknya, LSM dari sisi pendampingannya, masyarakat punya modal kekuatan kebersamaannya dan pemda bisa melanjutkan untuk pengembangan sampai ke pemasarannya,” kata Hunggul di hadapan Wakil Bupati, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Bappeda Kabupaten Bulukumba yang hadir mendampingi Bupati.
Kabupaten Bulukumba adalah kabupaten dengan penduduk terpadat ke 4 di Sulawesi Selatan. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah menata kehidupan masyarakat di daerah pegunungan.
"Di Bulukumba ada Tahura dan hutan lindung yang harus dijaga, termasuk di Na’na, salah satu lokasi dibangunnya PLTMH berbasis partisipasi masyarakat menjaga hutan ini. Di sana ada 4 hulu sungai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 3 Kabupaten, yaitu Bulukumba, Bantaeng dan Sinjai," ujarnya. (*)
