Sebuah video viral memperlihatkan dua pelajar SMA di Kabupaten Mahakam Ulu terjatuh saat melintasi jalan berlumpur yang tergenang air.
UPDATEINDONESIA.COM - Sebuah realitas memilukan kembali mencuat dari pedalaman Kalimantan Timur. Sebuah video viral memperlihatkan dua pelajar SMA di Kabupaten Mahakam Ulu terjatuh saat melintasi jalan berlumpur yang tergenang air. Rekaman itu menegaskan betapa kerasnya perjuangan warga, terutama para siswa, untuk sekadar mencapai sekolah setiap hari.
Akses antarkampung yang buruk bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi penghambat utama pemerataan pendidikan. Jalan berlumpur yang seolah tak pernah tersentuh pembenahan itu mengungkap ironi pembangunan di salah satu provinsi terkaya di Indonesia.
Fenomena ini sekaligus membangkitkan kembali diskusi mengenai ketimpangan pembangunan yang masih terasa Jawa-sentris. Warga di Indonesia Timur, termasuk di Kalimantan Timur, masih harus bergelut dengan akses dasar yang jauh dari layak.
Padahal, Kalimantan Timur bukan daerah sembarangan. Provinsi ini merupakan salah satu lumbung energi nasional. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkap data terbaru yang menunjukkan bahwa Kaltim memiliki 41 wilayah kerja migas, dengan 28 di antaranya telah berproduksi.
BACA JUGA : DPR RI Soroti Lemahnya Transparansi Dana PI 10 Persen Migas di Kaltim
“Kaltim menyumbang sekitar 20 persen produksi gas nasional. Selain itu, ditemukan cadangan gas 5 TCF di North Ganal pada 2023. Potensi ini seharusnya memberi manfaat optimal bagi daerah,” tegas Bambang belum lama ini.
Bukan hanya sektor migas, Kaltim telah puluhan tahun menjadi penyumbang utama sumber daya alam nasional. Mulai dari batu bara hingga perkebunan. Namun sayangnya, kekayaan alam yang telah lama dikeruk itu tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan.
Warga berharap pemerintah pusat dan daerah tidak lagi menutup mata, dan segera mempercepat pemerataan pembangunan agar daerah penghasil kekayaan negara ini. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang bersumber dari APBN, dengan dalih efisiensi anggaran, penyelewengan disebut-sebut akan berdampak buruk pada pembangunan daerah, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar. (*)
