Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji dorong Pemprov rutin mengevaluasi pencapaian APBD.
UPDATEINDONESIA.COM - Pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kalimantan Timur (Kaltim) harus dievaluasi secara rutin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal ini menjadi usulan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, yang mengatakan bahwa evaluasi harus dilakukan untuk mencegah terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi.
Seno mengatakan, Silpa selalu menjadi hal yang dihindari penyelenggara kebijakan. Sebab, jika Silpa terjadi, artinya ada beberapa program yang tidak terealisasi. Pengaruhnya pun berdampak pada kemajuan pembangunan Kaltim.
“Evaluasi secara khusus itu, bisa diarahkan ke proses lelang pengerjaan untuk proyek-proyek pembangunan fisik. Proses lelang yang ada itu mestinya bisa berjalan efisien. Utamanya pada proyek berskala besar,” ujar Seno.
Seno menambahkan, unit pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim juga harus memastikan proses lelang tidak berjalan lambat. Sebab, hal itu akan berdampak pada masa pengerjaan ke pemenang lelang.
“Semakin lambat lelang, artinya semakin sedikit waktu yang tersedia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan. Kami ingin masyarakat bisa menikmati pembangunan yang merata dan berkualitas. Kami tidak ingin ada program yang gagal atau tertunda karena Silpa,” tegas Seno.
Seno juga mengatakan, Silpa di Kaltim pada 2022 terbilang masih tinggi. Angkanya sekitar Rp 6 triliun lebih. Sesuai aturan, Silpa tersebut akan menjadi penerimaan pembiayaan dan masuk ke Perubahan APBD 2023 ini.
“Kami berharap, Pemprov Kaltim bisa mengelola APBD dengan lebih baik dan efektif. Kami juga akan terus mengawasi dan mendorong Pemprov Kaltim agar bisa mencapai target-target pembangunan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (adv)
