Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir bicara soal kuota beasiswa untuk masyarakat tidak mampu.
UPDATEINDONESIA.COM - Program Beasiswa Kaltim yang sudah berjalan sejak 2019 lalu harus dievaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal ini menjadi usulan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, yang mengatakan bahwa evaluasi harus dilakukan untuk menentukan fokus jumlah kuota untuk tiap kabupaten dan kota.
Sutomo mengatakan, kuota beasiswa untuk kabupaten dan kota ini perlu dipaparkan sejak pendaftaran dibuka hingga penerima beasiswa diumumkan. Kuota ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong sebagai tidak mampu atau kurang mampu secara ekonomi.
“Beasiswa Kaltim ini adalah program yang sangat baik dan harus kita dukung. Namun, saya usulkan agar ada kuota khusus untuk masyarakat tidak mampu atau kurang mampu. Sebab, mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan,” ujar Sutomo.
Sutomo menambahkan, pendidikan harus berjalan merata dan semua golongan masyarakat juga berhak mengakses pendidikan di tiap jenjang. Hadirnya Beasiswa Kaltim memang sebagai program yang diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi atau bagi mereka yang memang mengukir prestasi.
Sutomo juga mengatakan, anggapan masyarakat yang merasa bahwa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi membutuhkan biaya yang besar masih terjadi hingga saat ini. Akibat kekurangan biaya, banyak yang memutuskan untuk tidak lanjut kuliah.
“Biaya di perguruan tinggi bagi sebagian orang besar. Di luar batas kemampuan mereka, jadi perlu dibantu dengan beasiswa dari pemerintah. Saya berharap, Pemprov Kaltim bisa mengevaluasi program ini agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat,” tegas Sutomo.
Sutomo mengingatkan, Beasiswa Kaltim merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim. Dia berharap, penerima beasiswa bisa mengembangkan potensi dan kemampuan mereka serta memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. (adv)
