Wakil Ketua DPRD Kota Bontang - Agus Haris (AH)
UPDATEINDONESIA.COM- Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menggarisbawahi pentingnya optimalisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023.
Menurutnya, peningkatan APBD Kota Bontang memberikan tantangan signifikan kepada seluruh OPD untuk memastikan serapan anggaran yang maksimal, terutama dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Kami mendorong OPD untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fokus pada program yang langsung menyentuh kehidupan warga," ujarnya.
Agus Haris, atau yang akrab disapa AH, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi penumpukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) jika OPD tidak memusatkan perhatian pada serapan anggaran.
Dalam situasi yang dianggap mepet, AH menekankan urgensi OPD untuk menjalankan kegiatan yang memiliki dampak langsung dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran. Kami ingin melihat hasil yang nyata dan bermanfaat bagi warga," tegasnya.
Menurut AH, kegiatan yang bersifat seremonial dan repetitif sebaiknya dihindari, karena dinilai kurang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
"Kami berharap agar setiap langkah yang diambil oleh OPD memiliki dampak positif yang terukur dan dirasakan oleh masyarakat," tandasnya.
Dalam menghadapi perubahan APBD 2023 yang mencapai Rp 2,6 triliun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD), Soni Suwito, memastikan bahwa Pemkot Bontang sudah merencanakan program yang matang untuk menyerap anggaran tersebut
Diketahui APBD Kota Bontang 2023 setelah perubahan mencapai Rp 2,6 triliun, meningkat Rp 700 miliar dari APBD murni. Soni mengkonfirmasi peningkatan anggaran yang signifikan itu sebagian besar disebabkan oleh adanya SiLPA.
"Sumber SiLPA berasal dari beberapa faktor, termasuk anggaran yang tidak terserap dan efisiensi proyek yang dilelang," timpalnya. (adv)
