Disperkim Kutim Siap Benahi Jalan Perumahan, Asalkan Aset Sudah Diserahterimakan
UPDATEINDONESIA.COM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Timur (Kutim) memastikan siap melakukan perbaikan jalan di kawasan perumahan sepanjang asetnya telah diserahterimakan pengembang kepada pemerintah daerah.
Kepastian ini menjawab banyaknya keluhan warga yang selama ini menginginkan peningkatan jalan lingkungan di area tempat tinggal mereka.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim, Asran Lode, menegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi prosedur administrasi sebelum melakukan intervensi.
“Kami tidak bisa memperbaiki jalan perumahan bila status asetnya belum menjadi milik pemerintah. Serah terima adalah syarat utama,” katanya, Jumat (14/11/2025).
BACA JUGA : MK Putuskan Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
Asran menjelaskan bahwa sejumlah kawasan sudah melewati proses serah terima dan kini dapat masuk prioritas pembangunan.
Pemerintah dapat melakukan inventarisasi kebutuhan dan menentukan tingkat perbaikan yang diperlukan.
Selain itu, beberapa lokasi padat karya juga telah masuk daftar perumahan yang siap ditangani. Pemerintah akan menyesuaikan jenis pekerjaan dengan kondisi fisik dan kebutuhan masyarakat lokal.
Di sisi lain, perumahan yang belum diserahterimakan akan tetap menjadi tanggung jawab pengembang, pemerintah tidak dapat mengalokasikan anggaran APBD karena status legalitasnya belum berpindah tangan secara resmi.
BACA JUGA : Pemprov Kaltim Cairkan Rp 44,15 Miliar Program Pendidikan Gratispol untuk 7 Kampus Negeri
Asran meminta warga agar aktif mendorong pengembang menyelesaikan serah terima. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara warga dan pengembang menjadi penyebab lambatnya proses tersebut.
“Kalau warga ingin jalan perumahannya segera masuk program perbaikan, mereka harus memastikan pengembang menyelesaikan administrasi. Tanpa itu, kami tidak punya dasar hukum,” pungkasnya.
Ia berharap mekanisme baru ini semakin memperkuat penataan permukiman di Kutim dan memberikan kepastian layanan bagi warga yang tinggal di perumahan.(ADV)
