Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji dorong Pemprov antisipasi Silpa.
UPDATEINDONESIA.COM - Proses lelang dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) harus dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi saran Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, yang mengatakan bahwa proses itu harus dievaluasi oleh pemerintah.
Seno mengatakan, proses lelang dan pengadaan yang lambat bisa berdampak pada pengerjaan proyek-proyek pembangunan fisik. Jika pemenang lelang tidak punya waktu cukup untuk mengerjakan proyek, maka pembangunan yang diharapkan selesai cepat bisa jadi tidak tertangani dengan baik.
“Proses lelang dan pengadaan harus dilakukan lebih awal. Supaya waktu pengerjaan tidak mepet. Kalau begini terus, pembangunan tidak akan pernah maksimal, alasannya waktu tidak cukup,” ujar Seno.
Seno menambahkan, proses lelang dan pengadaan yang lambat juga bisa menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi. Silpa merupakan hal yang dihindari penyelenggara kebijakan. Sebab, jika Silpa terjadi, artinya ada beberapa program yang tidak terealisasi.
“Silpa ini kan salah satu penyebab pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kami ingin masyarakat bisa menikmati pembangunan yang merata dan berkualitas. Kami tidak ingin ada program yang gagal atau tertunda karena Silpa,” tegas Seno.
Seno juga berharap, penyusunan perencanaan program di Kaltim bisa lebih maksimal. Sehingga, seluruh proyek yang akan dieksekusi pada 2024 nanti bisa lebih matang sebelum pengerjaannya dimulai.
“Kami tetap optimistis pembangunan di Kaltim bisa berjalan dengan baik di tahun depan. Kami ada beberapa langkah untuk antisipasi Silpa. Kami juga akan terus mengawasi dan mendorong Pemprov Kaltim agar bisa mengelola APBD dengan lebih baik dan efektif,” pungkasnya. (adv)
