Anggota DPRD Kutai Timur - Yan Ipui.
UPDATEINDONESIA.COM- Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yan Ipui, menyoroti berbagai isu kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi. Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi program kesejahteraan masyarakat.
"Program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus sejalan dengan visi misi bupati. Kami mendukung penuh upaya tersebut, namun penting bagi setiap dinas untuk tidak memiliki visi misi yang terpisah,” ungkap Yan Ipui baru-baru ini.
Ia juga menekankan adanya kekurangan dalam program pemerintah yang dianggap belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah anggaran yang ada, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menghasilkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
“Nilai Silpa yang besar adalah salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yan.
Yan juga menyebutkan masalah lain, seperti kondisi jalan yang tidak memadai untuk petani, yang menghambat distribusi hasil produksi kebun sawit. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari masukan yang telah disampaikan kepada pemerintah, dan mendorong untuk evaluasi kinerja secara menyeluruh setiap tahun.
“Masalah-masalah ini telah disampaikan baik melalui mitra Komisi I maupun dalam rapat kerja dengan pimpinan DPRD,” tambahnya.
Menurut Yan, isu ini bukan hanya terkait penganggaran, tetapi lebih pada penerapan. Meski dana sudah dialokasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sering kali tidak terpakai dengan efektif.
“Persoalan semacam ini tampaknya selalu berulang setiap tahun, yang diakibatkan oleh keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM di masing-masing OPD,” andasnya.
Yan mengkritik siklus anggaran yang tidak efektif, di mana dana besar seringkali muncul pada perubahan anggaran, sementara program pembangunan tidak berjalan maksimal.
“Ini adalah kejadian yang berulang. Sekarang sudah bulan Juli, dan banyak program yang belum berjalan,” tegasnya. (adv)
