Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto : LD)
UPDATEINDONESIA.COM- Di era digital yang semakin terakselerasi, DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi untuk memanfaatkan media sosial sebagai jalur resmi penyebaran informasi terkait program beasiswa Gratispol.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyampaikan bahwa dengan besarnya cakupan program Gratispol yang menyasar pelajar dan mahasiswa hingga jenjang S3, penyampaian informasi perlu dilakukan melalui platform yang mudah diakses publik, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.
Tahun ini saja, lanjutnya, program ini digelontorkan dana sebesar Rp750 miliar dan naik drastis menjadi Rp2,1 triliun pada 2026.
“Jika hanya mengandalkan situs web atau surat edaran, banyak yang tidak tahu. Generasi muda kita sekarang lebih aktif di media sosial. Di situlah informasi harus hadir,” ujarnya.
Sarkowi menyebut bahwa dirinya telah menyampaikan usulan ini dalam rapat bersama Komisi IV dan meminta Biro terkait untuk segera menetapkan akun resmi pemerintah sebagai pusat informasi Gratispol.
BACA JUGA : Berkaca dari Temuan BPK, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Dilakukan Secara Kolektif
Ia juga menyarankan agar dibuat fitur interaktif seperti sesi tanya jawab, live streaming, atau kolom klarifikasi agar publik bisa langsung mendapat penjelasan atas kebingungan yang muncul.
Menurutnya, berbagai polemik terkait skema dan teknis pendaftaran Gratispol bisa dicegah jika pemerintah cepat tanggap dalam membangun komunikasi dua arah di kanal digital.
“Banyak miskomunikasi yang sebenarnya bisa dicegah. Masalahnya, belum ada kanal yang benar-benar menjawab pertanyaan masyarakat secara terbuka,” jelasnya.
Sarkowi menekankan bahwa strategi digital bukan sekadar mengikuti tren, tetapi wujud nyata dari pelayanan publik yang adaptif. “Pemerintah harus hadir di ruang digital, karena di sanalah masyarakat sekarang mencari jawaban. Kalau tidak, kita dianggap lambat merespons,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa dengan pendekatan yang informatif dan transparan di media sosial, kepercayaan masyarakat terhadap program Gratispol akan meningkat. Konten video pendek, sesi live interaktif, dan komunikasi visual bisa menjadi cara efektif menjangkau publik secara luas.
“Ini soal keterbukaan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Pemerintah harus tampil aktif, bukan pasif,” tutupnya. (Adv/LD)
