UPDATEINDONESIA.COM– Isu kesenjangan dalam pembangunan sektor pendidikan antara dua kota besar di Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Balikpapan, kembali mencuat.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba turut menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan tersebut. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan wilayah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Meski sama-sama menyandang status kota besar, kondisi pendidikan di Samarinda dan Balikpapan sangat berbeda,” ujarnya.
BACA JUGA : Krisis Global Terumbu Karang: 84 Persen Alami Pemutihan
Samarinda relatif lebih siap dari segi daya tampung dan fasilitas pendidikan menengah, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan kualitas antar sekolah. Sementara itu, Balikpapan justru kesulitan dari aspek paling dasar, seperti kurangnya bangunan sekolah.
“Samarinda secara infrastruktur sebenarnya sudah cukup, tapi persebaran mutu belum merata. Anak-anak hanya berbondong-bondong ke sekolah favorit. Sementara di Balikpapan, jangankan soal kualitas, menampung semua siswa pun belum bisa,” jelas H Baba.
BACA JUGA : Sejuknya Iduladha di Jantung Nusantara
Kondisi ini, menurutnya mencerminkan perlunya pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan wilayah, bukan sekadar jumlah penduduk atau status kota.
Ia menyebutkan bahwa Balikpapan baru mampu menampung 51 persen lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang SMA/SMK, sebuah angka yang menurutnya sangat mengkhawatirkan.
“Ini bukan soal teknis semata, tapi soal bagaimana negara hadir secara adil. Anak-anak di Balikpapan berhak mendapat akses yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
BACA JUGA : Pemprov Kaltim Salurkan 21 Ekor Sapi Kurban, Wujud Kepedulian untuk Semua Kalangan
DPRD Kaltim, lanjut H Baba, akan terus mendorong agar rencana pembangunan dua SMA dan dua SMK baru di Balikpapan segera direalisasikan.
Ia juga meminta Pemprov Kaltim untuk tidak hanya fokus pada kota-kota yang sudah relatif maju, tapi memberikan perhatian khusus pada wilayah yang tertinggal dalam sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah pondasi. Kalau kita gagal menyediakan akses yang merata, maka kita sedang menciptakan ketimpangan baru di masa depan,” tutupnya. (Adv/LD)

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba. (Foto : LD)