Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto : Ist)
UPDATEINDONESIA.COM - Gelombang unjuk rasa mahasiswa yang terjadi belakangan ini dipandang sebagai isyarat evaluasi bagi kinerja pemerintah.
Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai kritik yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, terutama ketika ada perilaku pejabat yang dianggap menyimpang dari tugas dan amanahnya.
“Kalau ada tindakan yang keliru dari pejabat publik, memang harus dikoreksi. Jadi, tuntutan mahasiswa itu sesuatu yang wajar,” ujar Baharuddin.
Ia menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya akan mendukung setiap kebijakan pemerintah selama hak-hak dasar mereka diperjuangkan. Oleh karena itu, komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat harus berjalan intensif dan terbuka.
BACA JUGA : DPRD Kaltim Tekankan Pemprov Segera Tuntaskan Masalah RSI Samarinda, Hak Masyarakat Harus Jadi Prioritas
“Anggota DPR harus bisa menyampaikan dan menyalurkan aspirasi rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Lebih jauh, Baharuddin menyoroti gaya hidup sebagian pejabat yang dinilai jauh dari kesederhanaan. Menurutnya, perilaku yang berjarak dengan kondisi rakyat kecil hanya akan memperbesar rasa kecewa masyarakat.
“Jangan sampai setelah duduk di kursi dewan justru melupakan rakyat. Kalau rakyat akhirnya marah, itu hal yang bisa dipahami,” katanya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab pejabat, melainkan juga pemilih. Masyarakat diminta lebih selektif dalam menentukan wakilnya agar yang terpilih benar-benar punya integritas dan komitmen membela rakyat.
“Rakyat juga harus hati-hati dalam memilih. Kalau salah pilih, dampaknya dirasakan bersama. Idealnya, DPR dan rakyat bisa berjuang sejalan, saling mendukung demi kepentingan bersama,” pungkas Baharuddin (Adv/LD)
