Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus.
UPDATEINDONESIA.COM - Anggota DPRD, Sobirin Bagus mengkritik pembangunan gapura yang belakangan masif dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai, pembangunan infrastruktur semacam itu tidak memiliki urgensi yang signifikan dibandingkan dengan persoalan ketimpangan sosial yang masih melanda sebagian besar wilayah Kutai Timur (Kutim).
“Jangan membangun sesuatu yang tidak mendesak. Seperti gapura yang sudah banyak berdiri tegak, tapi jalannya masih becek dan rusak, kan percuma,” tegas Sekretaris Komisi C DPRD Kutim dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Politikus PKB itu menyoroti banyaknya persoalan infrastruktur yang belum tertangani dengan baik, khususnya di daerah-daerah pelosok. Ia menyebut jalan penghubung antara desa dan kecamatan serta pemerataan listrik dan air bersih sebagai contoh nyata infrastruktur yang lebih membutuhkan perhatian.
Sobirin menilai bahwa pemborosan anggaran untuk proyek yang tidak tepat sasaran harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan yang baik adalah yang dapat menyasar kepentingan masyarakat secara langsung, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka.
"Jangan sekadar membangun. Utamakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan keperluan dasar lainnya. Boros anggaran terhadap pembangunan yang tidak mendesak, menurut saya sangat tidak maksimal dampaknya," imbuhnya.
Sobirin juga menyinggung ketimpangan sosial yang selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kutim. Ia menyebutkan bahwa masih banyak penduduk yang tinggal di wilayah pelosok yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur memadai, namun pemerintah daerah seakan lebih fokus pada pembangunan di kawasan perkotaan.
“Jangankan pelayanan prima, akses jalan saja harus membutuhkan waktu lama untuk tiba di kawasan pelosok,” tambahnya.
Sebagai kabupaten dengan wilayah yang luas, Sobirin menekankan pentingnya pemerintah daerah memiliki strategi yang jelas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Terutama di kawasan yang sulit dijangkau, baik dari segi pembangunan fisik maupun pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
"Sangat memprihatinkan. Betapa kasihannya masyarakat yang jauh dari pelayanan prima. Ini harus jadi perhatian serius bagi pemerintah daerah," pungkas Sobirin. (adv)
