Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla' Padang kala rapat bersama Dinas PUPR Bontang. (Ist)
UPDATEINDONESIA.COM- Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla' Padang mengkritisi cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam melakukan pembangunan. Menurutnya, PUPR tidak menentukan skala prioritas sebelum melakukan pembangunan.
Kritik tersebut disampaikan politikus PDIP itu dalam rapat perdana Komisi C DPRD Bontang bersama PUPR di ruang rapat Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Moh Roem, Senin (21/10/2024) pagi.
Joni Alla' Padang menjelaskan, akibat dari tak adanya skala prioritas yang jelas ditetapkan PUPR, membuat pembangunan infrastruktur yang dibangun terlihat asal-asalan, tidak memikirkan manfaatnya buat warga, atau lebih buruknya, mengabaikan azas keadilan.
Dia mencontohkan, bagaimana PUPR pilih menggelontorkan miliaran rupiah untuk bangun gapura di dua titik, Bontang Lestari dan Bukit Kusnodo; atau Tugu PKK di Tanjung Laut dengan anggaran Rp800 juta.
Sementara, ada daerah lain di Bontang masih butuh sentuhan pemerintah. Misalnya, di Jalan Gotong-royong di belakang RSUD Taman Husada. Atau perbaikan kualitas jalan di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, yang sudah lama dinantikan warga.
"Kasian rakyat kalau begini. Rakyat kumpulkan pajak tapi perencanaanya tidak baik," tegas legislator dapil Bontang Barat ini.
Dia pun menegaskan, akibat tak adanya skala prioritas atau buruknya perencanaan PUPR, bisa menghadirkan kecemburuan sosial di antara warga. Sebab, ada kawasan tertentu yang infrastrukturnya bagus, sementara ada kawasan lain yang jalannya pun masih tanah liat.
"Sakit hati warga melihat pemerintah lebih pilih bagun gapura, bangun Tugu PKK, tapi ada daerah yang sudah lama butuh sentuhan tapi diabaikan. Ini, kan, mengabaikan rasa keadilan warga," tegas politikus PDIP ini.
Joni Alla' Padang mendesak agar hal-hal seperti ini segera dievaluasi PUPR Bontang. Jangan sampai mereka pilih bagun hal-hal yang urgensinya dipertanyakan, bukan pririotas, sementara yang butuh sentuhan juatru diabaikan.
"Mereka [PUPR] harus punya skala prioritas. Kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, kelihatan mereka tak punya perencanaan atau skala prioritas yang jelas," tandasnya. (Raffa/adv)
