Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. (Foto : Ist)
UPDATEINDONESIA.COM - Kesenjangan pendidikan di wilayah pedalaman Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai masih banyak kecamatan di PPU yang belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Realitanya, ada kecamatan yang sama sekali tidak punya sekolah tingkat menengah. Akibatnya, anak-anak harus menempuh pendidikan di luar daerah dan tinggal jauh dari orang tua. Banyak keluarga tidak mampu membiayai itu,” ungkapnya.
Syahariah menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakmerataan akses pendidikan di Kaltim. Padahal, kata dia, provinsi ini memiliki anggaran besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membuka akses pendidikan lebih luas.
BACA JUGA : Syahariah Desak Pemerintah Segera Wujudkan Rumah Sakit Memadai di PPU
“Kalau tidak segera ditangani, sama saja kita membiarkan anak-anak kehilangan masa depan mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya urusan pembangunan gedung sekolah, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
“Tanpa pendidikan, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pendidikan itu alat untuk mengangkat harkat dan martabat,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim segera menyusun peta jalan (roadmap) pemerataan pendidikan yang jelas dan terukur. Syahariah menegaskan, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, melainkan aksi nyata.
“Sekolah harus hadir di semua kecamatan, termasuk pedalaman. Itu kewajiban pemerintah,” tutupnya. (Adv/LD)
