Anggota DPRD Kaltim, Sulasih. (Foto : Ist)
UPDATEINDONESIA.COM- Anggota DPRD Kaltim, Sulasih, menegaskan bahwa penguatan demokrasi harus berjalan seiring dengan terwujudnya kebijakan lingkungan yang berkeadilan.
Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Desa Tepian Indah, RT 15, Kilometer 102, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur belum lama ini.
Dalam pertemuan yang diikuti masyarakat setempat, Sulasih mengingatkan bahwa urusan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari masyarakat.
“Kita tidak bisa memisahkan diri dari alam. Karena itu, kebijakan lingkungan harus memperhatikan keberlanjutan, bukan semata kepentingan ekonomi, agar anak cucu kita tetap bisa menikmati manfaatnya,” jelasnya.
BACA JUGA : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ingatkan Transmigrasi Jangan Rugikan Masyarakat Paser
Warga kemudian menyampaikan keresahan terkait ancaman kerusakan hutan dan aktivitas tambang di sekitar desa. Menanggapi hal itu, Sulasih menegaskan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen mengawal regulasi agar pembangunan tidak merugikan masyarakat lokal.
“Keadilan lingkungan artinya rakyat masih bisa hidup layak, memiliki air bersih, udara yang sehat, dan lahan subur tanpa kehilangan haknya karena industri,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan berkelanjutan wajib dijadikan landasan dalam setiap kebijakan. Menurutnya, menjaga hutan, sungai, dan ekosistem tidak boleh dikorbankan hanya demi keuntungan sesaat.
“Konsep sustainable development harus dipegang teguh. Demokrasi memberi ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingan ini,” ujarnya.
Keluhan lain yang muncul dari warga adalah menyusutnya lahan produktif akibat alih fungsi lahan. Menanggapi hal tersebut, Sulasih menekankan perlunya kebijakan yang melindungi petani dan kelompok masyarakat kecil.
BACA JUGA : Transmigrasi Bisa Perkuat Posisi Politik Kaltim di Senayan
“Kalau kebijakan lingkungan tidak berpihak, desa bisa kehilangan sumber penghidupan. Kita harus pastikan sawah, kebun, dan hutan tetap menjadi penopang hidup masyarakat,” ungkapnya.
Politisi perempuan itu juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, partisipasi publik harus hadir melalui musyawarah desa, reses, maupun forum diskusi yang terbuka.
“Demokrasi tidak hanya berhenti di bilik suara. Demokrasi berarti rakyat terus ikut mengawal jalannya kebijakan,” tambahnya.
Kegiatan PDD tersebut ditutup dengan pesan kuat bahwa keadilan lingkungan merupakan bagian dari keadilan sosial. Sulasih pun mengajak warga Bengalon memperkuat solidaritas dalam menjaga bumi.
“Kita semua punya peran sebagai penjaga alam. Dengan demokrasi yang sehat, kita bisa memastikan lingkungan tetap lestari dan pembangunan berlangsung secara adil,” pungkasnya. (Adv/LD)
