Subsidi Gas Melon Bakal Dicabut

share on:
Elpiji 3 kg. (Foto: Okezone)

UPDATE INDONESIA - Pemerintah berencana mencabut subsidi gas elpiji tiga kilogram pada Juli mendatang. Harga gas melon nantinya disesuaikan dengan harga pasar.

Wacana penghentian suntikan dana bagi gas melon ini diprediksi bakal membuat para pelaku UMKM menjerit. Harga gas melon semula berkisar Rp21 ribu, naik hingga mencapai Rp35 ribu per tabung.

Disisi lain kebijakan pemerintah menghentikan subsidi yang peruntukannya untuk warga miskin karena dinilai kurang efisien dan tidak tepat sasaran. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, konsumsi tabung elpiji 3 kg terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,9 persen tiap tahun.

"Karena ditengarai tidak tepat sasaran, banyak masyarakat mampu yang membeli LPG 3 kg. Sehingga sebenarnya dengan peningkatan harga dianggap lebih fair, win win solution," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sebelumnya Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan nantinya subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat. Skema ini dinilai efektif dan tepat guna serta menghemat anggaran subsidi elpiji antara 10-15 persen.

"Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji tiga kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan, ujar Djoko Siswanto.

Tak hanya mengubah skema distribusi menjadi tertutup. Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi dalam penyaluran bahan bakar tersebut.

Pemerintah saat ini sudah memiliki skema penyaluran gas elpiji 3 kg meskipun belum ditentukan secara final. Masyarakat nantinya bisa membeli gas melon dengan kartu yang terhubung ke bank lewat QR code.

"Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kg langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp100.000, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan," pungkasnya. (*/rus)

Sumber-tirto.id


share on: