DPRD Kutim memanggil dan menanyakan progres penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perkim dan Dispora. (ist)
UPDATEINDONESIA.COM - DPRD Kutai Timur (Kutim) memanggil tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas penyerapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Pertemuan itu digelar, Senin (11/6/2024).
Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar menyampaikan bahwa sejatinya rapat tersebut dihadiri oleh OPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun dua kepala OPD diantaranya tidak hadir dengan alasan sakit dan dinas luar kota.
“Tiga dinas itu dipanggil karena serapan anggarannya dianggap masih minim,” lanjutnya.
Khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga yang kegiatannya belum mencapai maksimal, sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan yang diterima.
"Akan tetapi melalui rapat kali ini, kami baru mengetahui bahwa ada masa transisi dari kepemimpinan lama ke baru yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program di Dinas Pemuda dan Olahraga," kata Asti.
Asti juga menegaskan pentingnya agar Dinas Pemuda dan Olahraga segera meningkatkan penyerapan APBD 2024 dan merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Hingga saat ini, hanya sekitar 11 persen dari anggaran yang telah terealisasi.
"Berdasarkan penyampaian mereka (Dispopar), baru sekitar 11 persen yang terealisasi. Kami minta agar setelah pertemuan ini, penyerapan terus dikebut," tuturnya.
Pun Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, juga turut memberikan keterangan bahwa setiap OPD menghadapi kendala masing-masing dalam penyerapan anggaran. Misalnya, Dinas Perkim mengalami penundaan dalam pergeseran anggaran dan membutuhkan waktu sekitar satu bulan lebih.
"Berdasarkan data yang kami punya, Perkim yang paling banyak kegiatannya. Tapi setelah lebaran Iduladha, mereka berkomitmen untuk merealisasikan penyerapan anggaran," sebut politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu.
DPRD Kutim berencana untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas mengenai kendala dalam penyerapan anggaran yang dihadapi oleh masing-masing OPD. Mereka juga menegaskan pentingnya kehadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada pertemuan berikutnya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan terkait dengan proyek-proyek multiyears yang sedang dikerjakan oleh dinas tersebut.
“Pada pertemuan berikutnya, Kepala Dinas PU harus hadir. Karena banyak pertanyaan yang akan kami sampaikan, terutama soal 18 item proyek multiyears," tambahnya. (adv)
