Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto : Ist)
UPDATEINDONESIA.COM - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih menghadapi banyak pekerjaan rumah, mulai dari kisruh organisasi kepemudaan hingga tata kelola fasilitas olahraga.
Salah satu sorotannya adalah dualisme kepemimpinan dalam tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang kian berlarut. Menurutnya, KNPI seharusnya menjadi wadah tunggal bagi pemuda, bukan justru terpecah dalam banyak kubu.
“Kalau dulu hanya dua, sekarang sudah jadi lima. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Dispora harus hadir sebagai penengah agar pemuda tidak terpecah,” tegas Darlis saat ditemui beberapa waktu lalu.
Selain itu, Darlis juga mengkritisi strategi pembinaan atlet di Kaltim yang masih cenderung instan dengan cara mendatangkan atlet dari luar daerah. Meski efektif untuk capaian jangka pendek, pola itu dianggap tidak membangun fondasi kuat bagi atlet lokal.
“Lebih baik Dispora menyiapkan pembinaan jangka panjang, seperti menghadirkan pelatih berkelas atau mengikutsertakan atlet dalam kompetisi nasional maupun internasional,” ujarnya.
BACA JUGA : DPRD Kaltim Minta Pemprov Kurangi Ketergantungan pada DBH, Dorong Pemanfaatan CSR dan PPM Perusahaan
Namun, ia tak menampik ada kendala teknis seperti aturan perjalanan dinas yang membatasi mobilitas atlet. Belum lagi, masalah keterbatasan anggaran yang kian berat.
Dengan adanya informasi dari Kementerian Keuangan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim bakal dipangkas hingga 50 persen pada 2026, DPRD meminta Dispora mencari sumber alternatif.
“CSR perusahaan atau program pemberdayaan masyarakat bisa jadi solusi tambahan untuk membiayai kegiatan kepemudaan dan olahraga,” tambahnya.
Masalah lain juga muncul dalam pengelolaan dua kompleks stadion di Kaltim. Pendapatan dari sewa fasilitas masih jauh dari mencukupi untuk biaya operasional.
“Pemasukan hanya sekitar Rp4 miliar, sementara biaya perawatan halaman saja mencapai Rp6 miliar. Belum termasuk pemeliharaan gedung yang bisa menelan ratusan miliar,” jelasnya.
Darlis berharap pengelolaan stadion dapat diarahkan lebih mandiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD, mencontoh daerah lain seperti Sumatera Selatan yang sudah lebih dulu menerapkan pola tersebut. (Adv/LD)
