Komisi III DPR Soroti Keluhkan Warga Binaan LP Cipinang

share on:
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir pimpin Tim Komisi III DPR RI meninjau Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis, 16 Januari 2020. (Naifuroji/DPR RI)

UPDATE INDONESIA- Komisi III DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang Jakarta timur.

DPR memberikan perhatian khusus terhadap berbagai keluhkan warga binaan. Mulai dari over kapasitas, layanan kesehatan, dan makanan.

Kunjungan Komisi III DPR RI didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang Andika Dwi Prasetya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi Lapas Cipinang, dan juga untuk menyerap aspirasi dan informasi sebagai bahan untuk RUU Lembaga Pemasyarakatan.

"Misalnya over kapasitas itu kan di hulu, hilirnya harus kita benerin dulu, kuncinya di Undang-Undang Lapas itu harus segera kita benahi. Kalau undang-undang itu selesai, Insya Allah over kapasitas ini bisa diatasi. Paling tidak 40 sampai 50 persen bisa terpangkas itu dengan adanya Undang-Undang Lapas," kata Adies saat memimpin sidak di LP Cipinang, Kamis (16/1).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan berbagai macam permasalahan di lapas akan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Namun demikian Adies mempertanyakan teknis penanganan over kapasitas tersebut yang tak kunjung menuai solusi.

Menurut data yang disampaikan over kapasitas di seluruh lapas yang ada di DKI Jakarta mencapai 300 persen.

”Tentunya yang menjadi perhatian kita adalah over crowded, over kapasitas. Kita ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan lapas, over kapasitasnya sampai 300 persen di DKI. Kita ingin melihat sejauh mana over kapasitas tersebut, seperti apa penanganannya terkait over kapasitas," jelas Adies.

Dalam kunjungan tersebut, Adies mengklaim pihaknya telah menerima keluhan dari warga binaan tentang tempat terbatas. Hal itu akan menjadi prioritas dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM & Komisi III.

"Kita akan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut, temuan-temuan kita di lapangan, untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan yang ada di DKI khususnya, dan umumnya di seluruh Indonesia," papar Adies.

 Legislator dapil Jawa Timur I itu juga mengharapkan agar fasilitas kesehatan di lapas dapat ditingkatkan secara maksimal. “Kemudian terkait dengan kesehatan, kita ingin agar kesehatan mereka pada warga binaan dapat dipenuhi dengan baik. Rumah sakitnya akan kita tingkatkan, agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik," tegas Adies. (eko/sf/rus)

sumber-dpr.go.id


share on: