Isu Praktik Jual Beli LKS Merebak

share on:
Ilustrasi

UPDATE BONTANG- Isu praktik jual beli paket LKS (Lembar Kerja Siswa) di jenjang SD merebak. Dugaan ini terjadi di Bontang, Kalimantan Timur.

Salah satu orangtua siswa, Erna, menyampaikan kepada updateindonesia.com, bahwa LKS masih diperjual belikan di tempat anaknya menimbah ilmu. 

"Harganya di kisaran Rp 15 ribu per paket," ujar salah satu orangtua siswa SD 006 Bontang Utara, Senin (17/2) petang.

Bahkan putranyq yang masih duduk di bangku kelas 2 SD, acap kali berontak tidak mau berangkat sekolah jika paket LKS belum lunas.

"Walaupun harganya tidak berat, tetapi bagi kami (orangtua), itu sudah berlaku wajib untuk memenuhi kebutuhan anak," tungkasnya.

Kondisi itu sangat ia sayangkan lantaran di dalam Kurikulum 2013, pemerintah telah menghapus pungutan yang dinilai memberatkan orangtua siswa.

Regulasi ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 18, dengan bunyi, pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

a) menjual buku pelajaran bahan ajar, pakaian seragam, atau atau bahan bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

b) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.

"Semestinya pihak sekolah paham dan tidak lagi menawarkan LKS kepada siswa, apalagi sudah ada edaran dari pemerintah," lanjut Erna. 

Begitupun sebaliknya, Dinas terkait juga tidak bisa sekedar mengeluarkan edaran tapi minim pengawasan. "Jadi, harus ada control monitoring tiap bulan supaya tidak kecolongan," tungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala SD 006 Bontang Utara, Catur Ratna Juasrih mengakui menggunakan LKS. Namun, tidak mewajibkan siswa membeli. 

"Beberapa siswa tidak yang mampu tetap kami bantu. Sedangkan siswa yang mampu dan mau membeli bebas memilih mencari di toko buku. Asalkan materi LKS sesuai bahan ajar di sekolah, tuturnya. 

Ratna beralasan menggunakan LKS sebagai penunjang bahan ajar karena memiliki teori lebih rinci dan detail. Berbeda dengan buku paket pegangan guru yang cakupan teorinya sempit.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Saparuddin berjanji akan menindak lanjuti keluhan tersebut. 

"Kami akan cek kebenarannya dulu, karena memang tidak ada lagi aturan untuk beli LKS di sekolah. Kecuali karya guru yang dicetak melalui penerbit dan telah mendapat persetujuan Komite," ujar Saparuddin.

Saparuddin menegaskan, sanksi tegas dari pemerintah menanti pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan paket/LKS. "Sanksi bermacam-macam, bisa teguran lisan maupun tertulis," tegasnya. (sena)


share on: