Dinamika Hubungan Industrial Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Samarinda

share on:
Karangan bunga yang dikirim buruh ke kantor PT PSP di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kaltim, Senin (25/1/2020).(KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON)

Penulis : Nabila Mar’atun Khasanah

Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda sebagai leading sektor dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial, begitu sentral. Terbukti, sebelum pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda negeri ini, konflik hubungan industrial di kota Tepian (sebutan Samarinda) cenderung dapat teratasi.

Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda pada tahun 2017 hingga 2018, semua perselisihan hubungan industrial dapat dimediasi, khususnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Data kasus PHK yang diselesaikan Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda pada tahun 2017 dan 2018

Namun, seiring dengan merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia sejak 2 Maret 2019 silam. Gejolak hubungan industrial begitu kental terasa mulai dari tingkat nasional hingga daerah dan hampir semua sektor merasakan dampaknya. 

Imbasnya, tak sedikit pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dalih mengurangi beban operasional perusahaan. Memang, Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami force majeure atau dalam keadaan memaksa. 

Landasan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian kalangan pengusaha sebagai celah dalam melakukan PHK secara sepihak tanpa memeprtimbangkan kesenjangan yang bakal timbul. Gejolak industrial ini juga terjadi di Samarinda, selaku ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang juga merupakan tiang penyangga perekonomian regional provinsi. 

Data Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur data per akhir Mei 2020 mencatat sedikitnya 45.671 pegawai dari berbagai sektor usaha mengalami PHK dan dirumahkan. Dari jumlah tersebut 22.043 diantaranya korban PHK. Puncaknya pada April 2020 lalu. Jumlahnya melonjak hingga 22.027 kasus. Menyebabkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda kewalahan. Bahkan banyaknya kasus PHK yang tidak mampu dimediasi membuat posisi Kalimantan Timur menduduki peringkat lima sebagai provinsi dengan tingkat kasus PHK karyawan terbanyak secara nasional, dilansir kliksamarinda.com.

Tak sampai disitu, konflik hubungan industrial akibat pandemi Covid-19 juga disebut-sebut membuat kebanyakan karyawan pesimis menempuh jalur mediasi. Sebagian dari mereka lebih memilih melakukan gerakan atau aksi dalam menuntut keadilan ketimbang mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan. Salah satu yang fenomenal adalah gerakan menuntut pembayaran gaji karyawan selama tujuh bulan yang ditunda oleh perusahaan PT Pelabuhan Samudera Palaran (PT PSP) pada 25 Januari 2021.

Kala itu, ratusan buruh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) mengirimkan 15 karangan bunga ke PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP). Masing-masing karangan bunga bertuliskan protes penundaan pembayaran gaji. Ungkapan kekecewaan ini diharapkan dapat mengetuk pintu hati manajemen PT PSP agar upah mereka dibayar.

Konon, aksi mengirim karangan bunga ini dipilih oleh kaum buruh untuk menghindari kerumunan di masa pandemi. Selain itu, aksi demonstrasi ini juga menjadi sinyal kegagalan instansi pemerintah menyelesaikan konflik hubungan industrial yang terimbas pandemi Covid-19, dikutip kompas.com.

Agar kejadian serupa tidak terulang, semua pihak harus menjadikan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai pemecahan masalah.. Selain itu pemerintah juga harus mempertegas sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Konflik hubungan industrial tidak boleh dianggap sepele sebab menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga yang menanganinya. Apalagi belakangan ini isu PHK akibat lesunya perekonomian di tengah pandemi Covid-19 kian masif.