Dewan Mediasi Kelompok Tani Bina Warga dan PT Indexim Coalindo

share on:
Dewan melakukan rapat dengar pendapat untuk mencari solusi atas sengketa lahan antara Kelompok Tani Bina Warga dengan PT Indexim Coalindo. (ist)

UPDATEINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang mempertemukan Kelompok Tani Bina Warga Kecamatan Sandaran dengan PT Indexim Coalindo, Senin (10/6/2024)

Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan, mengungkapkan bahwa agenda ini diselenggarakan sebagai upaya mediasi sengketa lahan yang semakin memanas di wilayah tersebut. Kelompok Tani Bina Warga terancam kehilangan puluhan hingga ratusan hektar lahan, akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Indexim Coalindo.

"Kelompok Tani Bina Warga berdiri sejak tahun 2005 dengan luas lahan kurang lebih 2000 hektar, dan keberadaannya telah diakui oleh pemerintah melalui akta notaris serta registrasi dari Dinas Kehutanan Kaltim," jelasnya.

Politikus NasDem tersebut menambahkan, saat ini sekitar 900 hektar lahan berada dalam area kemitraan dengan PT Santan Borneo Abadi (SBA), di mana 73 hektar di antaranya telah dikelola sebagai area pertambangan batu bara oleh PT Indexim Coalindo. 

"Kami mendapatkan laporan bahwa lahan milik PT SBA seluas kurang lebih 270 hektar juga terancam menjadi area pertambangan batu bara," tambah Arfan memimpin RDP.

Arfan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan solusi konkret atas permasalahan tersebut. Kelompok Tani Bina Warga sudah melakukan mediasi sebanyak tiga kali, namun belum ada jalan keluar yang memuaskan. 

“Karena itu, RDP kali ini diadakan dengan tujuan mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak," lanjutnya.

Rapat dengar pendapat ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga konflik lahan antara Kelompok Tani Bina Warga dan PT Indexim Coalindo dapat terselesaikan dengan baik. (adv)