Berkas Pelanggaran Etik Dasuki Dan Muliadi Dilimpahkan Ke KASN

share on:
Bawaslu Bontang serahkan dokumen hasil kajian pelanggaran etik Dasuki dan Muliadi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (30/1/2020)

UPDATE BONTANG - Dokumen hasil kajian dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang telah sampai ke tangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berkas tersebut diserahkan langsung Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Bontang Agus Susanto didampingi Anggota Bawaslu Kaltim Hari Dermanto kepada Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, di Jakarta, Kamis (30/1).

Agus Susanto mengatakan, dokumen yang diserahkan ke KASN adalah dua PNS aktif yang sebelumnya diproses Bawaslu Bontang. Status kedua ASN itu, dapat disimpulkan tidak melanggar Undang-Undang Pemilu melainkan netralitas ASN. Sehingga hasil kajian dugaan pelanggaran diteruskan kepada KASN.

Dua register perkara temuan tersebut disangkakan kepada 2 ASN yakni Kepala Diskominfo Kota Bontang Dasuki dan Dosen Fakultas Ekonomi Unmul Muliadi. Keduanya diketahui berniat maju di Pilkada Bontang 2020 yang saat ini sedang mengikuti proses penjaringan di partai politik.

“Berkasnya sudah diserahkan, dan KASN akan mempelajarinya. Apakah nanti KASN membentuk majelis etik di daerah, atau langsung turun rekomendasi, itu menjadi ranah KASN. Tugas Bawaslu hanya sampai melakukan kajian dari hasil pengawasan,” ujar Agus.

Sementara itu, Irwansyah mengakui, dalam dua minggu terakhir ini, pihaknya sudah cukup banyak menerima berkas pelanggaran netralitas ASN. Termasuk dari Bawaslu Kalimantan Timur. 

“Ini kaitannya juga banyaknya incumbent yang kembali maju Pilkada serentak 2020. Dan patut diduga mengarahkan PNS. Ada juga ASN yang maju sendiri. Bahkan ada yang baru menjajaki sebagai calon kepala daerah,” tuturnya.

Diakui Irwansyah, pelaksanaan Pilkada 2020, saat ini belum masuk tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah. Sehingga ASN yang berniat maju dan mencalonkan diri, belum diwajibkan mengundurkan diri.

Tetapi, kata Irwansyah, ASN tetap harus tunduk terhadap aturan etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“Sudah cukup banyak aturan yang dikeluarkan dalam memaknai netralitas ASN ini. Baik diatur dalam Undang-Undang ASN, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42. Bahkan Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran berkaitan netralitas ASN ini,” jelasnya.

Dipaparkan, di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016, cukup jelas diatur norma untuk tidak melibatkan PNS. Pejabat ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

“Yang jelas, pencegahan terhadap ASN agar netral ini menjadi konsen bersama. Termasuk kami sudah lakukan MoU dengan Bawaslu dalam hal pengawasan netralitas ASN. Bawaslu bertugas mengumpulkan data dan mengklarifikasi kalau ada ASN yang tidak netral. Hasilnya bisa disampaikan ke kami,” tuturnya.

Berkaitan surat edaran terbaru, Irwansyah mengatakan, saat ini surat edaran berkaitan dengan netralitas ASN sudah tahap finalisasi. Ditarget rampung dan diedarkan pada Februari 2020.

“Draf surat edaran terbaru netralitas ASN isinya akan lebih spesifik. Semua sudah kami evaluasi berdasarkan pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebelumnya. Di dalamnya nanti ada 19 jenis pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh ASN,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto menilai, selain Kota Bontang, dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 juga terjadi di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser. 

“Selain Bawaslu Bontang, dokumen kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN ini juga disampaikan Bawaslu Samarinda, Bawaslu Kutim dan Bawaslu Kutim,” sebut Hari.

Dalam pengawasan netralitas ASN, jajaran Bawaslu telah banyak menemukan indikasi ASN yang tidak netral.  Baik secara terang-terangan maupun sebaliknya.

Sedangkan dugaan pelanggaran yang diproses Bawaslu, seperti ASN yang sudah memasang baliho di sudut kota, mendeklarasikan diri, hingga mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di partai politik.

“Dalam kajian Bawaslu Kabupaten Kota, pelanggaran yang dilakukan ASN memang tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, tapi mereka diduga melanggar etik ASN. Sehingga kami berharap, hasil kajian ini bisa segera ditindaklanjuti oleh KASN,” bebernya. (**/rus)


share on: