Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. (Foto : LD)
UPDATEINDONESIA.COM- Ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai kondisi ini mencerminkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
“Kita melihat sendiri bagaimana warga kota dengan mudah mengakses dokter spesialis, sementara masyarakat di pelosok harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk bertemu petugas medis,” ujarnya.
Agus mencontohkan kondisi fasilitas kesehatan di daerah pemilihannya, Muara Bengkal, Kutai Timur. Ia menyebut, dua rumah sakit di wilayah tersebut masih menghadapi kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis, dalam skala yang cukup mengkhawatirkan.
BACA JUGA : Krisis Global Terumbu Karang: 84 Persen Alami Pemutihan
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sudah masuk ke ranah keadilan sosial. Negara, kata Agus, tidak boleh membiarkan warga di daerah tertinggal terus berjuang sendirian demi mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
“Ini bukan soal jarak atau medan yang sulit. Ini soal bagaimana negara hadir untuk memastikan semua warganya mendapat perlakuan yang setara, terutama dalam hal pelayanan dasar,” tegasnya.
BACA JUGA : Sejuknya Iduladha di Jantung Nusantara
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong program rekrutmen tenaga kesehatan berbasis daerah, bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemberian insentif khusus juga perlu diberikan kepada tenaga medis yang bersedia ditugaskan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Lebih lanjut, Agus menekankan perlunya solusi jangka panjang yang menyasar sistem pendidikan kedokteran agar lebih berpihak pada daerah. Ia mendorong adanya program afirmasi untuk mendidik anak-anak daerah menjadi tenaga medis yang nantinya bisa kembali dan mengabdi di kampung halamannya.
BACA JUGA : Pemprov Kaltim Salurkan 21 Ekor Sapi Kurban, Wujud Kepedulian untuk Semua Kalangan
“Kita harus membangun sistem yang mendorong lahirnya dokter-dokter dari daerah, yang mau dan mampu kembali untuk melayani masyarakat di tempat asal mereka,” tambahnya.
Agus berharap, ke depan penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran lebih berpihak pada upaya pemerataan layanan kesehatan, bukan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur di kota-kota besar.
“Jangan biarkan warga pedalaman menjadi warga kelas dua hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat kota. Kesehatan adalah hak, bukan kemewahan,” tutupnya.
(Adv/LD)
